Langsung ke konten utama

"Lima Hutan, Satu Cerita", Menyeimbangkan Kelestarian Alam dan Kesejahteraan Masyarakat


"Saya ingin menjadikan cerita ini inspirasi bagi daerah lain. Buku ini untuk memberi sumbangan bagaimana Perhutanan Sosial bisa dipercepat."

Pada peluncuran buku "Lima Hutan, Satu Cerita", Tosca Santoso sebagai penulis menuturkan harapannya agar perhutanan sosial bermanfaat bagi masyarakat. Berisi catatan perjalanan kala berkunjung ke lima hutan di Indonesia, yaitu di Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Kerinci Provinsi Jambi, Gunung Kidul Yogyakarta, Madiun Jawa Timur, dan Sarongge, Cianjur, Jawa Barat.

Dalam acara diskusi "Ngobrolin Hutan Sosial" di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/4/2019) lalu, Tosca yang juga seorang jurnalis dan pegiat lingkungan bagi percepatan program Perhutanan Sosial mengisahkan perjalanannya selama tiga bulan, sejak Oktober 2018, dalam buku setebal 164 halaman.

Dia menceritakan pengalamannya melihat langsung keberhasilan program perhutanan sosial di lima hutan tersebut. Kisah ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain karena dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan melestarikan lingkungan.


Dalam buku "Lima Hutan, Satu Cerita", Tosca memberikan saran agar ada percepatan dalam realisasi perhutanan sosial, misalnya dengan mendelegasikan kerja sama di level kabupaten. Usulan lainnya, lahan Perhutani di Jawa menjadi bagian dari proyek Perhutanan Sosial sehingga Perhutani harus lebih aktif dalam program tersebut.

"Pengelola hutan membuat  nota kesepahaman dengan bupati agar Perhutanan Sosial menjadi program kabupaten sehingga bisa bergerak lebih cepat," ujarnya.

Perlunya Pendampingan Dalam Program Perhutanan Sosial

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan, dari 5.572 izin perhutanan sosial, ada 5.245 izin yang penerimanya membentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Dari jumlah ini baru 4% (188 unit) yang memiliki unit usaha, memasarkan produk, dan memiliki pasar nasional hingga internasional. Mereka dikelompokkan pada kategori Emas dan Platinum.


Setingkat di bawahnya adalah kategori Perak, yang telah menyusun rencana kerja usaha (RKU) dan menjalankan kegiatan usaha mencapai 33% (1.712 unit). Sebagian besar atau kategori Biru dengan cakupan 63% di antaranya belum menyusun RKU.

"Melihat data ini, maka tugas pengembangan usaha pasca izin untuk meningkatkan kelas KUPS perlu terus menerus didorong dengan melibatkan banyak pihak," kata Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam diskusi "Ngobrolin Hutan Sosial".

"RKU ini bisa digunakan penerima izin perhutanan sosial untuk mengakses permodalan keuangan melalui kredit usaha rakyat (KUR) maupun badan layanan umum (BLU)," sambungnya.

Namun diakui Bambang, untuk menyusun RKU, masyarakat desa di sekitar hutan masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Mereka membutuhkan tenaga pendamping yang andal yang tampak dari kinerja KUPS yang bisa mengakses permodalan dan meraih pasar.


Mengingat pentingnya peran pendamping, Bambang membuka kesempatan bagi elemen masyarakat mana pun untuk mendampingi masyarakat.

"Orang dari pemerintah daerah, akademisi, peneliti, organisasi masyarakat (NGO), boleh jadi pendamping. Nanti ada modulnya," katanya.

Senada dengan Bambang, Tosca Santoso juga menyebut pendamping masyarakat memerlukan passion (panggilan hati). Menurutnya, pendampingan ke masyarakat membutuhkan kesabaran dan komunikasi yang baik sembari menceritakan kisahnya mendampingi masyarakat Sarongge di Cianjur.

Passion itu dibutuhkan agar negosiasi berorientasi pada keuntungan masyarakat dan keseimbangan alam. Tosca mencontohkan pada penerima izin perhutanan sosial di Desa Pakuwon, Cianjur, Jawa Barat, menggunakan model Kulinkaka atau Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan.

Kelompok masyarakat bekerjasama dengan Perhutani untuk mengakses kawasan hutan tanpa membayar pajak tanah. Tetapi masyarakat dan Perhutani membagi hasil pengelolaan area tersebut. Komposisi pembagian keuntungan minimal 70% untuk warga. Tetapi di Pakuwon, komposisinya Perhutani 80:20 untuk keuntungan kopinya dan wisata 100% untuk masyarakat.


Bambang Soepriyanto menambahkan, KLHK mendorong pengelolaan hutan sosial dengan beragam jenis usaha agar masyarakat dapat memanfaatkan hutan secara lestari. KLHK memiliki bina usaha perhutanan sosial agar kelompok tani hutan mendapat pengembangan kapasitas dalam pengelolaan hutan.

"Praktiknya sangat bervariasi seperti usaha jasa lingkungan, ekowisata, agro-forestry, silvo-pastur biomassa dan bioenergi, hasil hutan bukan kayu, dan industri kayu," tutupnya.

Komentar

  1. Entah dari dulu selalu tertarik tentang hutan dan pengembangannya. Saya akui juga hutan2 yang ada saat ini belum diberdayakan bener dari sumber daya alam yang tersedia. meski banyak pilihan mulai dari dijadikan objek wisata hingga memanfaatkan hasil dari hutan.

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tak Hanya Outfit, Jam Tangan Juga Bisa "Saltum"

Beberapa waktu lalu di suatu acara resmi, saya bertemu dengan seorang kawan. Ia memakai outfit batik lengkap dengan pantofel, namun ada sesuatu yang sedikit mengganjal. Ternyata ia memakai jam tangan digital bertipe sport. Tentu ini sedikit mengurangi tingkat "kekerenan"-nya hanya karena "saltum" jam tangan.

Lain halnya dengan seorang kawan lainnya dimana ketika kami traveling trekking ke curug, ia menggunakan jam tangan dengan bracelet stainless steel. Memang tipe ini tahan air, tapi untuk kegiatan outdoor sangat tidak disarankan karena selain lebih berat, bahan stainless steel juga berpotensi mencederai tangan dan tidak nyaman untuk heavy activity.

Berkaca pada kedua kasus ini, ternyata bukan hanya outfit saja yang bisa salah kostum. Aksesoris seperti jam tangan juga harus memiliki penempatan yang sesuai agar tidak saltum. Jangan sampai penampilan sempurna kita dari atas sampai bawah ternoda hanya karena menggunakan jam tangan yang kurang tepat. Jam tangan yang …

Ariana dan Kata Hatinya

Malam itu hujan deras turun. Dengan tergesa-gesa gue langsung menuju restoran dimana teman-teman janjian kumpul disana. Seperti biasa, yang janji mau ngumpul ada enam-tujuh orang, yang baru nongol baru satu orang. Dari jauh terlihat Cindy sedang sibuk membuka buku menu sambil sesekali melirik smartphone yang ditaruh tepat di sampingnya.

"Baru lu doang nih yang dateng? Yang lain pada kemana?" tanya gue sambil menarik kursi.

"Eh, Wil. Baru nyampe lu? Tau nih, yang lain pada ngaret," jawab Cindy sambil menggerutu.

"By the way kemana aja lu? Sok sibuk banget sih. Kemarin pas mau nonton bareng, bilangnya lagi lembur. Pas diajak CFD, malah meeting sama klien di luar. Sibuk banget lu kerja, kaya juga nggak. Hahhaha.." Cindy tertawa sambil meledek.

"Iya, iya.. sorry. Lagi banyak kerjaan nih," kata gue memelas sambil memanggil pelayan untuk pesan minuman.

Tak berapa lama, terlihat seorang wanita berlari kecil menghampiri kami dengan pakaian yang sedikit lep…

Semangkuk Soto, Segelas Anggur dan Peragaan Busana

Beberapa waktu lalu Kementerian Pariwisata telah menetapkan lima makanan yang menjadi kuliner nusantara. Selain menjadi ikon kuliner, makanan-makanan tersebut juga menjadi salah satu media promosi untuk memperkenalkan Indonesia ke seluruh dunia. Menariknya, Rendang yang saya kira berada di urutan pertama, ternyata ada di posisi kedua. Nomor satu yang menjadi ikon kuliner Indonesia adalah SOTO.
Mengapa soto bisa jadi nomor satu, dibandingkan rendang yang sudah mendunia (apalagi ketika dinyanyikan oleh Bule yang jatuh cinta pada masakan khas Minang itu). Jawabannya adalah selain merupakan kuliner asli Indonesia, soto mudah ditemukan di dimana-mana, bahkan setiap daerah punya ciri khas soto masing-masing. Sebut saja Soto Kudus, Soto Lamongan atau Soto Banjar dengan bumbu, rempah serta kearifan lokal dari kota asalnya.
Selaras dengan momen tersebut, Summarecon Mal Kelapa Gading bersama Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta kembali menyelenggarak…